Naraguna:Inyang tuman/bak wedhi

Saka Wikipédia Jawa, bauwarna mardika basa Jawa
Partai Solidaritas Indonesia
ChairmanGrace Natalie
Secretary-GeneralRaja Juli Antoni
HeadquartersJalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
IdeologyPancasila
Website
http://psi.id

Partai Solidaritas Indonesia (disingkat PSI) adalah partai politik berhaluan tengah[1] di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natalie. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama.[2]

Sejarah[besut | besut sumber]

Partai ini membawa platform tentang solidaritas, pluralitas beragama, suku, dan bangsa. Partai ini mengklaim akan mengisi tokoh-tokoh partai dengan anak muda dan tidak ingin adanya "bekas" politisi partai lain yang memasuki partai ini. Ada aturan bahwa pengurus partai dibatasi maksimal 45 tahun, dan saat ini pengurus daerah rata-rata berumur 20-30 tahun. Selain itu Partai ini tidak mau bertumpu kepada seorang tokoh untuk mengangkat nama partai, seperti partai politik lain kebanyakan. Partai ini juga mengklaim transparansi sumbangan finansial, khususnya memisahkan pengaruh bisnis dari operasional partai.[3]

Partai ini resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014.[4]. Pada Pemilu 2019 Partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11.[5]

Program[besut | besut sumber]

Pada Januari 2019, PSI memberikan Kebohongan Award Awal Tahun 2019 kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Ketiga nama itu dituduh PSI sudah membuat kebohongan pada awal tahun 2019. Prabowo membuat kebohongan mengenai selang cuci darah untuk pasien sudah dipakai 40 kali di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tapi pihak RSCM sudah membantah pernyataan Prabowo tersebut. Sandiaga Uno, dikatakan Tsamara sudah melakukan kebohongan mengenai Tol Cipali dibangun tanpa utang. Ternyata menurut Tsamara, pembangunan Tol Cipali yang dilakukan perusahaan Sandiaga ada pinjaman bank. Wasekjen Partai Demokrat itu disebut dia melakukan kebohongan isu 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Piagam dan piala penghargaan tersebut akan dikirim langsung menggunakan Gojek. Dua kendaraan Gojek sudah terlihat berada di depan kantor DPP PSI. Dua pengendara tersebut akan mengantar penghargaan itu ke Jalan Kertanegara dan Jalan Proklamasi.[6]

Pada Agustus 2019, Media sosial Twitter diramaikan foto kendaraan parkir di depan basecamp DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Mobil tersebut jadi perbincangan karena posisi parkir yang menyerobot trotoar. Direktur Lingkungan Hidup dan Perkotaan PSI Mikhail Gorbachev memohon maaf kepada pejalan kaki termasuk disabilitas. "Nah ini malah ada mobil di trotoar depan kantor sendiri. Kami malu banget, jadi kami mohon maaf" Sebelumnya, PSI terkena sindiran menohok oleh warganet di Twitter. Hal itu berawal dari cuitan akun resmi PSI @psi_id saat menuliskan tweet ihwal kenyamanan berjalan kaki di trotoar. Akun resmi milik PSI itu menuliskan "#Merdeka100Persen itu kalau sudah bisa nyaman jalan kaki di trotoar dan nyebrang di zebra cross."[7][8] Koalisi Pejalan Kaki (KPK) menyayangkan kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kerap kali parkir kendaraan sembarangan di trotoar. KPK juga meminta agar pelanggaran yang dilakukan tersebut bisa ditertibkan oleh pihak terkait. "Itu salah satu pelanggaran penertiban lalu lintas, kita tahu kalau di daerah kantor DPP PSI juga kerap dijadikan tempat parkir," ujar Ketua KPK, Alfred Tobasa kepada Republika, Rabu (14/8).[9]

Dosen komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai sikap yang ditempuh PSI dalam konteks pencalonan Gibran adalah bagian dari pilihan politik "main aman.” Pandangan Suko memang ada benarnya, sebab bukan kali ini saja PSI mendukung bakal calon dari garis keluarga Jokowi. Partai tersebut juga sempat membuka ruang saat menantu Jokowi, Bobby Nasution hendak mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Medan.[10][11]

"Jadi yang melakukan pelanggaran itu bukan hanya yang kecil dan miskin. Seringkali kalau pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian," sindir Anies. Ia mencontohkan, salah satunya terkait pelanggaran soal penggunaan atau penyedotan air tanah yang dilakukan oleh hotel-hotel besar di Jakarta. "Penyedotan air tanah di Thamrin dan Sudirman tidak ada yang potret viral dan tak ada yang nuntut di MA. Tapi kalau rakyat kecil ada yang melanggar karena kebutuhan. Yang melanggar karena keserakahan ditindak secara hukum. Yang melanggar karena kebutuhan harus diselesaikan solusi untuk kebutuhannya," kata Anies.[12]

Dalam kasus Perda Syariah, kata Fatur, posisinya justru merugikan. PSI ditinggalkan oleh anak muda yang setuju Perda Syariah, tetapi gagal menggaet dukungan anak muda yang tidak setuju. “Dia menentang Perda Syariah tetapi mendukung calon wakil presiden yang memproduksi aturan Syariah. Ada inkonsistensi di sana yang dilihat oleh anak muda,” tambah Fatur.[13][14][15] Inilah yang membuat PSI tidak berhasil mencuri simpati dari pemilih dalam koalisi kubu Jokowi-Ma'ruf dan muslim pada umumnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nurwahid mengatakan pihaknya meras heran dengan sikap politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menentang poligami. Ia pun juga heran dengan sikap Ketua Umum PSI yang menggembar-gemborkan anti SARA, namun kini mereka yang membawa SARA. "Mereka selalu berteriak jangan bawa SARA ke dalam politik nah ini malah dibawa,” ujarmya, Selasa (18/12/2018). Lanjutnay, ia pun menyindir nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang merupakan hasil poligami Presiden Soekarno. “Mereka lupa. Mereka mendukung Pak Jokowi, Pak Jokowi itu partainya PDIP, PDIP itu ketuanya Ibu Megawati, Bu Megawati puteri dari ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu istri kedua dari Bung Karno. Bung Karno poligami, terus dia menolak apa?," sambungnya.[16][17] Tampak tidak mampu mengungkap isu-isu besar yang sebenarnya dibutuhkan bangsa. PSI tidak menjaga suasana keharmonisan keberagaman yang acap didengung-dengungkannya

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan partai yang dipimpinnya tidak akan pernah mentolerir apalagi mendukung praktik poligami. Kedepannya, PSI akan memperjuangkan pemberlakuan larangan poligami bagi pejabat publik di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. Kader PSI mundur.[18]https://nasional.kompas.com/read/2018/12/22/16203491/kader-psi-mundur-karena-poligami https://regional.kompas.com/read/2018/12/12/09373331/sekjen-psi-kader-dan-caleg-yang-ketahuan-poligami-akan-dipecat

Ketum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie tidak mendukung adanya peraturan daerah terkait syariah. Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj tidak sependapat. Said menegaskan bahwa keluarnya perda itu disesuaikan dengan konteksnya. Ia mencontohkan, ketika ada penyimpangan di masyarakat, maka perda dikeluarkan. "Konteks keluarnya perda harus diketahui, misal banyak pelacuran, minum-minum, sehingga kita terpaksa keluarkan perda itu," jelas Said.[19]

"Sikap PSI ini menunjukkan ketidaktahuan terhadap sistem hukum nasional. Dalam titik ini, sikap politik PSI justru lebih ekstrem dibanding kebijakan politik hukum era kolonial yang dalam dinamikanya mengakui eksistensi hukum Islam di Indonesia," katanya.[20]

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik video singkat tentang sawit bertajuk Gadget Murah karena Sawit, yang diunggah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di media sosial. Video yang berisi dukungan terhadap industri sawit dengan argumentasi untuk menstabilkan rupiah tersebut dinilai Walhi telah mengaburkan fakta kepada publik, khususnya kaum muda tentang industri sawit. Walhi menilai pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global. PSI meluruskan bahwa PSI mendukung bisnis "Sawit putih dan menolak bisnis "sawit hitam" Namun penjelasan PSI itu dikritik Walhi. Menurut Walhi tidak ada "sawit putih" atau berkelanjutan, karena karakter komoditas ini adalah monokultur dan sudah dipastikan menghancurkan hutan dengan keragaman biodiversity . "Dengan segala fungsinya baik secara ekologis, sosial budaya dan ekonomi, mencemari lingkungan hidup. Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia terkait sumbangsih ekonomi korporasi sawit, didasarkan pada argumentasi yang parsial dan sempit," tulis Walhi. PSI menurut Walhi telah mengabaikan fakta kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh perkebunan sawit seabad lamanya. Ada luka yang tidak pernah disembuhkan dari praktik perampasan tanah, pelanggaran ham, pencemaran lingkungan dan penghancuran hutan, yang dialami oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, perempuan dan anak-anak.[21]

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, Ima Mahdiah menilai, gembar gembor pengembalian uang reses yang dilakukan oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar Rp 752 juta ke kas daerah justru membuat nama anggota DPRD DKI Jakarta fraksi lainnya menjadi kurang baik. Hal ini lantaran Fraksi PSI tak menyelesaikan tugasnya dengan mengunjungi semua titik reses, namun menyampaikan ke publik bahwa pengembalian sisa dana reses untuk hemat anggaran. Padahal untuk satu orang anggota DPRD DKI, kata Ima, sedianya mengunjungi 16 titik reses. Tetapi anggota PSI ada yang mendatangi kurang dari 10 titik. [22]

Dinasti politik[besut | besut sumber]

PSI mulanya lantang menentang berbagai bentuk politik dinasti. Namun, belakangan partai ini pula yang ikut lantang menyuarakan dukungan terhadap putra-putra Jokowi. Tidak sedikit yang menyorot kengototan PSI menebar sinyal dukungan terhadap Gibran. Sebab sikap ini dinilai tak sejalan dengan semboyan yang mulanya diusung partai tersebut. Pada 25 Juni 2015, dalam rilis resmi partai, Raja Juli Antoni sempat mengutarakan bahwa PSI melawan segala bentuk politik dinasti. Penolakan PSI terhadap politik dinasti langtang DPP PSI, Tsamara Amany setahun lalu melontarkan ketidaksetujuan saat putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI. Antonius Yogo, di sisi lain membantah argumen bahwa partainya mendukung politik dinasti. Dia bersikeras mengklaim majunya Gibran tidak termasuk praktik tersebut.

Program dan agenda[besut | besut sumber]

Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-70 (pada Agustus 2015) dan Pemilu Kepala Daerah serentak (pada Desember 2015). Tokoh-tokoh partai ini menggunakan media sosial Twitter dan Facebook secara aktif untuk mengajak warga muda dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dengan menciptakan hash tag pada jejaring sosial seperti #Merdeka100Persen saat HUT RI ke 70 dan #KepoinPilkada saat Pilkada serentak pada Desember 2015 yang lalu.[23][24]

Partai ini telah menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 16 November 2015.

Pandangan[besut | besut sumber]

PSI menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan pelarangan poligami untuk pejabat negara apabila mereka masuk parlemen.[25] Ketua PSI juga telah menyatakan bahwa PSI akan menentang peraturan daerah yang berbasis agama apapun, baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.[26]

Perolehan suara dan kursi[besut | besut sumber]

DPR RI[besut | besut sumber]

Pemilu Nomor
Urut 		Perolehan Suara Perolehan Kursi Keterangan
Suara Sah % Jumlah Kursi %
2019 11 2.650.361 1,89 - - Tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%.[27]

DPRD Provinsi[besut | besut sumber]

Pemilu Perolehan
Kursi 		Jumlah
Provinsi 		Provinsi
Juara 		Keterangan
2019 13 6 tidak ada Hanya mampu meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara.


Tokoh[besut | besut sumber]

Wakil Menteri[besut | besut sumber]

No. Nama Jabatan Kabinet Tahun Menjabat Keterangan
1 100px Surya Tjandra Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Kabinet Indonesia Maju 2019-sekarang Penyandang disabilitas.

Staf Khusus Presiden[besut | besut sumber]

No. Nama Jabatan Presiden Tahun Menjabat Keterangan
1 100px Dini Shanti Purwono Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Joko Widodo 2019-sekarang

Tokoh lainnya[besut | besut sumber]

Referensi[besut | besut sumber]

  1. ↑ Abdulsalam, Husein. "Hai Bro-Sis PSI, Ada yang Bisa Dipelajari dari Prancis dan India". tirto.id (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2018-12-16.
  2. ↑ Aco, Hasanudin (26 Maret 2015). "Grace Natalie Perkenalkan Diri Sebagai Ketua Umum PSI" . Tribunnews.com. Dibukak ing 23 Desember 2015. {{cite news}}: Check date values in: |accessdate= (pitulung); Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (pitulung)
  3. ↑ "Mengenal Lebih Dekat PSI dan Ketum Cantiknya Grace Natalie"
  4. ↑ "Partai Solidaritas Indonesia lolos seleksi Badan Hukum di Kemenkumham"
  5. ↑ Bhawono, Aryo. "Makna Nomor Urut dan 11 Klaim PSI Layak Dipilih". detiknews. Dibukak ing 2018-12-16.
  6. ↑ detikcom, Tim. "PSI Beri Kebohongan Award untuk Prabowo, Sandiaga dan Andi Arief". detiknews (ing basa Inggris). Dibukak ing 2019-12-26.
  7. ↑ "Kena Skakmat Warganet soal Mobil di Trotoar Kantor, PSI: Maaf, Kami Malu". suara.com (ing basa Indonesia). 2019-08-14. Dibukak ing 2019-12-26.
  8. ↑ detikcom, Tim. "Trotoar Diserobot, PSI Disemprot". detiknews (ing basa Inggris). Dibukak ing 2019-12-26.
  9. ↑ "PSI Serobot Trotoar, KPK: Jangan Merasa Kebal Hukum". Republika Online. 2019-08-15. Dibukak ing 2019-12-26.
  10. ↑ "Mendukung Gibran adalah Bukti PSI Berani Mengingkari Janji Sendiri". tirto.id (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2019-12-26.
  11. ↑ Seno, Yamadipati (2019-12-17). "Mengapresiasi PSI yang Akhirnya Sampai Level Konsisten Untuk Tidak Konsisten". Mojok (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2019-12-26.
  12. ↑ Prabowo, Haris. "Kalah Gugatan soal Trotoar, Anies: PSI Jangan Viralkan Rakyat Saja". tirto.id (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2019-12-26.
  13. ↑ "Gagal Masuk Senayan, PSI Ibarat Main Bola Salah Lapangan". VOA Indonesia (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2019-12-26.
  14. ↑ Rifa'i, Bahtiar. "PSI Tolak Perda Keagamaan, Ini Kata Ma'ruf Amin". detiknews (ing basa Inggris). Dibukak ing 2019-12-26.
  15. ↑ Nathaniel, Felix. "Dua Wajah PSI: Menolak Perda Syariah, Mendukung Ma'ruf Amin". tirto.id (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2019-12-26.
  16. ↑ "PSI Lupa, Megawati Itu Produk Poligami". Warta Ekonomi. 2018-12-18. Dibukak ing 2019-12-26.
  17. ↑ "PSI dan Adab yang Hilang, Apa Salahnya Poligami?". Republika Online. 2018-12-26. Dibukak ing 2019-12-26.
  18. ↑ Nathaniel, Felix. "3 Kader PSI Mengundurkan Diri Karena Beda Pandangan Soal Poligami". tirto.id (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2019-12-26.
  19. ↑ Alfons, Matius. "PSI Tak Dukung Perda Syariah, PBNU Tak Sependapat". detiknews (ing basa Inggris). Dibukak ing 2019-12-26.
  20. ↑ "Politikus PPP Anggap PSI Gagal Paham Soal UU". Republika Online. 2018-11-17. Dibukak ing 2019-12-26.
  21. ↑ Tim. "Walhi: Sis Bro Pengurus PSI Gagal Paham soal Sawit". nasional (ing basa Inggris). Dibukak ing 2019-12-26.
  22. ↑ Media, Kompas Cyber. "Tak Jangkau Semua Titik Reses, Fraksi PDI-P Sebut PSI Rugikan Masyarakat dan Anggota DPRD Halaman all". KOMPAS.com (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2019-12-26.
  23. ↑ Hasanudin, Aco (16 Agustus 2015). "PSI Luncurkan Gerakan #Merdeka100Persen" . Tribunnews.com. Dibukak ing 23 Desember 2015. {{cite news}}: Check date values in: |accessdate= (pitulung); Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (pitulung)
  24. ↑ Sihaloho, Markus Junianto (6 Desember 2015). "Gerakan "Kepoin Pilkada" Ajak Pemilih Lebih Kritis" . Berita Satu.com. Dibukak ing 23 Desember 2015. {{cite news}}: Check date values in: |accessdate= and |date= (pitulung); Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (pitulung)
  25. ↑ Hantoro, Juli (15 Desember 2018). "PSI Firmly Against Polygamy". Tempo (ing basa Inggris). Dibukak ing 17 Desember 2018. {{cite news}}: Check date values in: |accessdate= and |date= (pitulung)
  26. ↑ DaCosta, Agustinus Beo (23 November 2018). "Indonesia's 'millennials party' draws fire for comments on sharia bylaws". Reuters. Dibukak ing 17 Desember 2018. {{cite news}}: Check date values in: |accessdate= (pitulung)
  27. ↑ "SK KPU RI Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019" (PDF). KPU RI. 31-08-2019. Dibukak ing 15-12-2019. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |date= (pitulung)
  28. ↑ "Mundur dari Jurnalis, Eks Presenter TV Isyana Bagoes Oka gabung PSI"
  29. ↑ "Tsamara Amany Gabung PSI". Kumparan (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2017-05-30.
  30. ↑ "Ahok's Trusted Assistant & Indonesian Solidarity Party PSI Member- Michael Sianipar". Indonesia In-Depth (ing basa Inggris Amérika Sarékat). Dibukak ing 2019-03-08.
  31. ↑ "Wali Kota Padang Panjang Jadi Ketua DPW PSI Sumbar"
  32. ↑ "Grace Natalie Pastikan Giring 'Nidji' Akan Gabung PSI dan Jadi Caleg DPR - Tribunnews.com". Tribunnews.com (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2017-09-06.
  33. ↑ "PSI Kenalkan Caleg dengan Program Tanya Jawab di Facebook". Republika Online. 2018-11-25. Dibukak ing 2018-12-16.
  34. ↑ Antony, Noval Dhwinuari. "Aktivis NU Guntur Romli Daftar Caleg ke PSI". detiknews. Dibukak ing 2017-10-01.
  35. ↑ Saputra, Ari. "Mantan Atlet Bulutangkis Hariyanto Arbi Daftar Caleg PSI". detiknews. Dibukak ing 2017-10-01.
  36. ↑ Mardani. "Terjun ke politik, juara dunia badminton Hariyanto Arbi daftar caleg PSI | merdeka.com". merdeka.com (ing basa Inggris). Dibukak ing 2017-10-01.
  37. ↑ "Rian Ernest, Lawyer Muda Caleg PSI – Partai Solidaritas Indonesia" (ing basa Indonesia). Dibukak ing 2018-12-16.
  38. ↑ "Patriot Muslim | PSI DKI JAKARTA" (ing basa Inggris Amérika Sarékat). Dibukak ing 2018-12-16.
  39. ↑ Prasetya, Eko. "Eks ketum Ikatan Pelajar Muhammadiyah daftar caleg ke PSI". merdeka.com (ing basa Inggris). Dibukak ing 2018-12-16.
  40. ↑ Amirullah (2018-08-17). "Dara Adinda, Caleg Muda yang Siap Bertarung dengan Djarot Saiful". Tempo (ing basa Inggris). Dibukak ing 2018-12-16.

Cithakan:Parpol2019

Dijupuk saka "https://jv.wikipedia.org/w/index.php?title=Naraguna:Inyang_tuman/bak_wedhi&oldid=1590411"