Sajarah Indonésia: Béda antara owahan

Menyang navigasi Menyang panggolèkan
3 bèt wis dibusak ,  5 taun kepungkur
c
mbenakaké éjaan using AWB
c (mbenakaké éjaan using AWB)
Sacara [[géologi]], wilayah [[Indonésia]] modhèrn (sabanjuré disebut [[Nusantara]]) minangka tlatah patemon antara telung lèmpèng bawana utama: [[Lèmpèng Eurasia]], [[Lèmpèng Indo-Australia]], lan [[Lèmpèng Pasifik]]. Kapuloan Indonésia kayadéné kang ana saiki iki kabentuk ing jaman ndlèdèking [[ès]] sawisé rampung [[Zaman Ès]], watara 10.000 taun kapungkur.
<!--
Pada masa [[Pleistosen]], ketika masih terhubung dengan [[Asia]] Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni pertama adalah fosil-fosil ''[[Homo erectus]]'' [[manusia Jawa]] dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa "manusia Flores" (''[[Homo floresiensis]]'')<ref>Masih diperdebatkan, apakah termasuk ''H. erectus'' atau ''H. sapiens''</ref> di [[Liang Bua]], [[Flores]], membuka kemungkinan masih bertahannya ''H. erectus'' hingga masa [[Zaman Es]] terakhir.<ref>Swisher et al. 1996 (cit. Capelli et al. 2001. ''Am. J. Hum. Genet.'' 68:432-443) menyebutkan hingga 25.000 tahun yang lalu.</ref>
 
''[[Homo sapiens]]'' pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 50.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia.<ref>Roberts 1990.</ref> Mereka, yang berciri [[ras]]ial berkulit gelap dan berambut ikal rapat ([[Negroid]]), menjadi nenek moyang penduduk asli [[Melanesia]] (termasuk [[Papua]]) sekarang dan membawa kultur kapak lonjong ([[Paleolitikum]]). Gelombang pendatang ber[[bahasa Austronesia]] dengan kultur [[Neolitikum]] datang secara bergelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui [[Formosa]] dan [[Filipina]] membawa kultur beliung persegi ([[kebudayaan Dongson]]). Proses migrasi ini merupakan bagian dari [[pendudukan Pasifik]]. Kedatangan gelombang penduduk berciri [[Mongoloid]] ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk [[Maluku]] serta [[Nusa Tenggara]]. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik [[pertanian]], termasuk bercocok tanam [[padi]] di [[sawah]] (bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM), be[[peternakan|ternak]] [[kerbau]], pengolahan [[Zaman Perundagian|perunggu]] dan [[Zaman Perundagian|besi]], teknik [[tenun ikat]], praktek-praktek [[megalitikum]], serta pemujaan roh-roh ([[animisme]]) serta benda-benda keramat ([[dinamisme]]). Pada abad pertama SM sudah terbentuk pemukiman-pemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari [[India]] akibat hubungan perniagaan.
{{utama|Kerajaan Islam di Indonesia}}
 
[[Islam]] sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar [[abad ke-12]], namun sebenarnya [[Islam]] sudah sudah masuk ke [[Indonesia]] pada abad 7 [[Masehi]]. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani umayyah di Asia Barat sejak abad 7.<ref>Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, 2005, Rajawali Press, hal. 8-9; Ahmad Mansur SuryanegaraSuryanagara, Menemukan Sejarah, 1998, cet. IV, Mizan, hal. 92-93; A. Hasymi, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia: Kumpulan prasaran pada seminar di Aceh, 1993, cet. 3, al-Ma'arif, hal. 7; Hadi Arifin, Malikussaleh: Mutiara dari Pasai, 2005, PT. Madani Press, hal. Xvi; Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Asia Tenggara, Kedatangan dan Penyebaran Islam oleh Dr. Uka Tjandrasasmita, 2002, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal 9-27. Dalam beberapa literatur lain disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke 9. Ada juga yang menyebutkan abad ke 13. Namun, sebenarnya Islam masuk ke Indonesia abad 7M, lalu berkembang menjadi institusi politik sejak abad 9M, dan pada abad 13M kekuatan politik Islam menjadi amat kuat.</ref>
 
Menurut sumber-sumber [[Cina]] menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang [[Bangsa Arab|Arab]] menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai [[Sumatera]]. [[Islam]] pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) [[Raja]] [[Sriwijaya]] [[Jambi]] yang bernama [[Srindravarman]] mengirim surat kepada [[Khalifah]] ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dari Khilafah Bani Umayah meminta dikirimkan da`i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan [[Tuhan]]. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan [[Islam]] kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula [[Hindu]], masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya [[Palembang]] yang masih menganut [[Budha]].<ref>Musyrifah Sunanto, op cit. hal 6.</ref>
 
[[Islam]] terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225H atau 12 November tahun 839M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayang Ullah.
 
[[Kesultanan]] [[Islam]] kemudian semikin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir [[abad ke-16]] di Jawa dan Sumatra. Hanya [[Bali]] yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan [[Kristen]] dan [[Islam]] diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan [[abad ke-17|17]], dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.
 
Penyebaran Islam dilakukan/didorong melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar [[dakwah]] atau [[mubaligh]] merupakan utusan dari pemerintahan islam yg datang dari luar [[Indonesia]], maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para [[mubaligh]] ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para [[pedagang]] dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan/kesultanan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kesultanan/Kerajaan penting termasuk [[Kesultanan|Samudra Pasai]], [[Kesultanan Banten]] yang menjalin hubungan diplomatik dengan negaranagara-negaranagara Eropa, [[Kerajaan Mataram]] di [[Yogja]] / [[Jawa Tengah]], dan [[Kesultanan Ternate]] dan [[Kesultanan Tidore]] di [[Maluku]] di timur.
 
== Era kolonial ==
{{utama|Indonesia: Era VOC}}
 
Mulai tahun [[1602]] [[Belanda]] secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah [[Timor Portugis]], yang tetap dikuasai [[Portugal]] hingga [[1975]] ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama [[Timor Timur]]. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai [[Britania]] setelah [[Perang Jawa Britania-Belanda]] dan masa penjajahan [[Jepang]] pada masa [[Perang Dunia II]]. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan [[Hindia-Belanda]] menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.
 
[[Berkas:VOC.svg|thumb|right|100px|Logo VOC]]
 
Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama [[VOC|Perusahaan Hindia Timur Belanda]] ([[bahasa Belanda]]: ''Verenigde Oostindische Compagnie'' atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun [[1602]]. Markasnya berada di [[Batavia]], yang kini bernama [[Jakarta]].
 
Tujuan utama VOC adalah mempertahankan [[monopoli]]nya terhadap [[perdagangan rempah-rempah]] di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil [[rempah-rempah]], dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk [[Kepulauan Banda]] terus menjual [[pala|biji pala]] kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.
{{utama|Indonesia: Era Belanda}}
 
Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir [[abad ke-18]] dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah [[Thomas Stamford Raffles]], pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun [[1816]]. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam [[Perang Diponegoro]] pada tahun [[1825]]-[[1830]]. Setelah tahun [[1830]] sistem [[tanam paksa]] yang dikenal sebagai ''cultuurstelsel'' dalam [[bahasa Belanda]] mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti [[teh]], [[kopi]] dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegaramancanagara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah [[1870]].
 
Pada [[1901]] pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut [[Kebijakan Beretika]] (bahasa Belanda: ''Ethische Politiek''), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang [[pribumi]], dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral [[Johannes Benedictus van Heutsz|J.B. van Heutsz]] pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negaranagara Indonesia saat ini.
 
=== Gerakan nasionalisme ===
Pada Juli 1942, [[Soekarno]] menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. [[Soekarno]], [[Mohammad Hatta]], dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami [[siksaan]], terlibat [[Perbudakan seks pada Perang Dunia II|perbudakan seks]], penahanan sembarang dan hukuman mati, dan [[kejahatan perang]] lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
 
Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, [[Soepomo]] membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu [[Muhammad Yamin]] mengusulkan bahwa negaranagara baru tersebut juga sekaligus mengklaim [[Sarawak]], [[Sabah]], [[Malaya]], Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.
 
Pada [[9 Agustus]] [[1945]] Soekarno, Hatta dan [[Radjiman Widjodiningrat]] diterbangkan ke [[Vietnam]] untuk bertemu [[Marsekal Terauchi]]. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.
[[Berkas:Proklamasi.png|250px|thumb|right|Teks Proklamasi]]
 
Dari [[1945]] hingga [[1949]], persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.
 
Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan [[Yogyakarta]] sebagai ibukota mereka. Pada [[27 Desember]] [[1949]] (lihat artikel tentang [[27 Desember 1949]]), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu [[Juliana dari Belanda]] memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 [[PBB]].
=== Demokrasi parlementer ===
 
Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi [[UUD '45|undang-undang baru]] yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau [[MPR]]. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun [[1955]], sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.
 
Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negaranagara [[sekuler]] yang berdasarkan [[Pancasila]] sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negaranagara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada [[syariah|hukum Islam]].
 
=== Demokrasi Terpimpin ===
Pemberontakan yang gagal di [[Sumatera]], [[Sulawesi]], Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada [[1959]] ketika Presiden [[Soekarno]] secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.
 
Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "[[Demokrasi Terpimpin]]". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negaranagara-negaranagara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok [[Uni Soviet]]. Para pemimpin tersebut berkumpul di [[Bandung]], [[Jawa Barat]] pada tahun [[1955]] dalam [[KTT Asia-Afrika]] untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi [[Gerakan Non-Blok]].
 
Pada akhir [[1950-an]] dan awal [[1960-an]], Soekarno bergerak lebih dekat kepada negaranagara-negaranagara komunis Asia dan kepada [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar [[Uni Soviet]] dan [[RRC|China]], dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negaranagara-negaranagara lainnya.
 
=== Konfrontasi Indonesia-Malaysia ===
{{utama|Konfrontasi Indonesia-Malaysia}}
 
Soekarno menentang pembentukan Federasi [[Malaysia]] dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah "rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersial [[Inggris]] di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan [[Federasi Malaysia]], hal ini dianggap akan memperluas pengaruh [[imperialisme]] negaranagara-negaranagara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negaranagara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan [[PBB]] untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap [[Dewan Keamanan PBB]], presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negaranagara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal [[20 Januari]] [[1965]] dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru ([[CONEFO]]) sebagai tandingan [[PBB]] dan [[GANEFO]] sebagai tandingan [[Olimpiade]]. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).
 
=== Nasib Irian Barat ===
Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal [[19 September]] [[1966]] mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal [[28 September]] [[1966]], tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
 
Pada [[1968]], MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
 
Presiden Soeharto memulai "[[Orde Baru]]" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomiékonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomiékonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomiékonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang [[kelaparan]] dikurangi dengan besar pada tahun [[1970-an]] dan [[1980-an]]. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.
 
=== Irian Jaya ===
sebuah pemungutan suara yang diadakan [[PBB]]. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak [[infrastruktur]] di daerah tersebut.
 
Pada Oktober 1999, [[MPR]] membatalkan dekrit 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei [[2002]] sebagai negaranagara [[Timor Leste]].
 
=== Krisis ekonomiékonomi ===
 
[[Berkas:Suharto resigns.jpg|right|thumb|300px|Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.]]
 
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomiékonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: [[Krisis finansial Asia]]), disertai [[kemarau]] terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. [[Rupiah]] jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang [[Pendudukan Gedung DPR/MPR|menduduki gedung DPR/MPR]], Soeharto mengundurkan diri pada [[21 Mei]] [[1998]], tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, [[B. J. Habibie]], untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.
 
== Era reformasi ==
=== Pemerintahan Habibie ===
 
Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari [[Dana Moneter Internasional]] dan komunitas negaranagara-negaranagara donor untuk program pemulihan ekonomiékonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
 
=== Pemerintahan Wahid ===
 
Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada [[7 Juni]] [[1999]]. [[PDI Perjuangan]] pimpinan putri Soekarno, [[Megawati Sukarnoputri]] keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; [[Golkar]] (partai Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; [[Partai Persatuan Pembangunan]] pimpinan [[Hamzah Haz]] 12%; [[Partai Kebangkitan Bangsa]] pimpinan [[Abdurrahman Wahid]] (Gus Dur) 10%. Pada Oktober [[1999]], MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, [[Kabinet Persatuan Nasional]] pada awal November 1999 dan melakukan ''reshuffle'' kabinetnya pada Agustus [[2000]].
 
Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomiékonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomiékonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di [[Aceh]], [[Maluku]], dan [[Papua]]. Di [[Timor Barat]], masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
 
=== Pemerintahan Megawati ===
 
Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada [[29 Januari]] [[2001]], ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negaranagara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.
 
=== Pemerintahan Yudhoyono ===
 
{{reflist|2}}
 
 
=== Lihat pula ===
* {{en}} Sebagian isi artikel ini berasal dari ''Library of Congress''.
* {{id}} Sunanto Musyrifah. ''Sejarah Peradaban Islam indonesia, 2005, Rajawali Press, hal. 8-9.
* {{id}} Mansur SuryanegaraSuryanagara, Menemukan Sejarah, 1998, cet. IV, Mizan, hal 92-93
* {{id}} Hadi Arifin, Malikussaleh: Mutiara dari Pasai, 2005, PT. Madani Press, hal. Xvi
-->
=== Pranala jaba ===
* {{en}} [http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml]; alur wektu jroning sajarah indonesia
 
 
{{Sajarah provinsi Indonesia}}
63.840

besutan

Menu navigasi