Dhémokrasi: Béda antara owahan
Konten dihapus Konten ditambahkan
c Cahyo Ramadhani mindhahaken kaca Démokrasi dhumateng Dhémokrasi: ejaan |
éjaan using AWB |
||
Larik 1: | Larik 1: | ||
''' |
'''Dhémokrasi''' iku wangun utawa mékanisme [[sistem pamaréntahan]] sawijining nagara minangka upaya mujudaké kadhaulatan rakyat (kakuwasan [[warganagara]]) sadhuwuring nagara kanggo dilaksanakaké déning [[pamaréntah]] nagara kasebut. |
||
Salah siji pilar dhémokrasi |
Salah siji pilar dhémokrasi yaiku prinsip ''[[trias politica]]'' sing mérang katelu kakuwasan pulitik nagara ([[eksekutif]], [[yudikatif]] lan [[legislatif]]) kangggo diwujudaké jroning telung jinis lembaga nagara sing [[indepènden]] lan sajajar siji lan sijiné. Kasejajaran lan indepèndensi katelu jinis lembaga nagara iki diperlokaké supaya katelu lembaga nagara iki bisa silih ngawasi lan silih ngontrol adhedhasar prinsip ''[[checks and balances]]''. |
||
<!-- |
<!-- |
||
Ketiga jenis lembaga-lembaga nagara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk |
Ketiga jenis lembaga-lembaga nagara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonésia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan [[legislatur|legislatif]] dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya ([[konstituen]]) dan yang memilihnya melalui proses [[pemilihan umum]] [[legislatif]], selain sesuai [[hukum]] dan [[peraturan]]. |
||
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu nagara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh [[warganagara]], namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga nagara berhak untuk memilih (mempunyai [[hak pilih]]). |
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu nagara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh [[warganagara]], namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga nagara berhak untuk memilih (mempunyai [[hak pilih]]). |
||
Larik 9: | Larik 9: | ||
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin nagara tersebut sebagai nagara dhémokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem dhémokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta dhémokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin nagara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun nagara. Banyak nagara dhémokrasi hanya memberikan [[hak pilih]] kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana). |
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin nagara tersebut sebagai nagara dhémokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem dhémokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta dhémokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin nagara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun nagara. Banyak nagara dhémokrasi hanya memberikan [[hak pilih]] kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana). |
||
== Sejarah dan Perkembangan |
== Sejarah dan Perkembangan Dhémokrasi == |
||
Istilah "dhémokrasi" berasal dari [[Yunani Kuno]] yang tepatnya diutarakan di [[Athena]] kuno pada [[abad ke-5 SM]]. |
Istilah "dhémokrasi" berasal dari [[Yunani Kuno]] yang tepatnya diutarakan di [[Athena]] kuno pada [[abad ke-5 SM]]. Nagara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum dhémokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak [[abad ke-18]], bersamaan dengan perkembangan sistem "dhémokrasi" di banyak nagara. |
||
Kata "dhémokrasi" berasal dari dua kata, yaitu ''demos'' yang berarti [[rakyat]], dan ''kratos/cratein'' yang berarti [[pemerintahan]], sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep dhémokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena dhémokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu nagara. |
Kata "dhémokrasi" berasal dari dua kata, yaitu ''demos'' yang berarti [[rakyat]], dan ''kratos/cratein'' yang berarti [[pemerintahan]], sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep dhémokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena dhémokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu nagara. |
||
Dhémokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya [[pembagian kekuasaan]] dalam suatu nagara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip [[trias politica]]) dengan kekuasaan nagara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. |
|||
Prinsip semacam [[trias politica]] ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. |
Prinsip semacam [[trias politica]] ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. |
||
Larik 23: | Larik 23: | ||
Intinya, setiap lembaga nagara bukan saja harus akuntabel (''accountable''), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga nagara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga nagara tersebut. |
Intinya, setiap lembaga nagara bukan saja harus akuntabel (''accountable''), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga nagara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga nagara tersebut. |
||
== |
== Dhémokrasi di Indonésia == |
||
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, [[Undang Undang Dasar 1945]] memberikan penggambaran bahwa |
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, [[Undang Undang Dasar 1945]] memberikan penggambaran bahwa Indonésia adalah nagara dhémokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan nagara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonésia sempat mengalami masa dhémokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan dhémokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa [[Dhémokrasi Pancasila]], sebuah dhémokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonésia kembali masuk kedalam alam dhémokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan [[junta militer]] Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonésia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan [[Partai Dhémokrasi Indonésia-Perjuangan]] sebagai pemenang Pemilu. |
||
--> |
--> |
||
== Deleng uga == |
== Deleng uga == |
||
Larik 35: | Larik 35: | ||
* [[Pendhémokrasian]] |
* [[Pendhémokrasian]] |
||
* [[Disapproval voting]] |
* [[Disapproval voting]] |
||
* [[ |
* [[Dhémokrasi-e]] — menggunakan komunikasi elektronik untuk meningkatkan proses dhémokrasi. |
||
* [[Rumah Kebebasan]] — scores all nations on civil liberties and political rights |
* [[Rumah Kebebasan]] — scores all nations on civil liberties and political rights |
||
* [[ |
* [[Dhémokrasi internet]] |
||
* [[The Kyklos]] |
* [[The Kyklos]] |
||
* [[Liberalisme]] |
* [[Liberalisme]] |
||
Larik 44: | Larik 44: | ||
* [[Pelajar untuk dhémokrasi global]] |
* [[Pelajar untuk dhémokrasi global]] |
||
* [[Theokrasi]] |
* [[Theokrasi]] |
||
* [[ |
* [[Dhémokrasi totalitarian]] |
||
* [[ |
* [[Dhémokrasi Kesukuan]] |
||
== Pranala jaba == |
== Pranala jaba == |
Révisi kala 23 Maret 2016 04.07
Dhémokrasi iku wangun utawa mékanisme sistem pamaréntahan sawijining nagara minangka upaya mujudaké kadhaulatan rakyat (kakuwasan warganagara) sadhuwuring nagara kanggo dilaksanakaké déning pamaréntah nagara kasebut.
Salah siji pilar dhémokrasi yaiku prinsip trias politica sing mérang katelu kakuwasan pulitik nagara (eksekutif, yudikatif lan legislatif) kangggo diwujudaké jroning telung jinis lembaga nagara sing indepènden lan sajajar siji lan sijiné. Kasejajaran lan indepèndensi katelu jinis lembaga nagara iki diperlokaké supaya katelu lembaga nagara iki bisa silih ngawasi lan silih ngontrol adhedhasar prinsip checks and balances.
Deleng uga
- Daftar topik sing magepokan karo pulitik
- Korporatokrasi
- Demarki
- Democracy, an 1880 novel by Henry Adams.
- Democracy in America, Alexis de Tocqueville's famous political and cultural analysis of American democracy.
- Globalisasi Demokratik
- Pendhémokrasian
- Disapproval voting
- Dhémokrasi-e — menggunakan komunikasi elektronik untuk meningkatkan proses dhémokrasi.
- Rumah Kebebasan — scores all nations on civil liberties and political rights
- Dhémokrasi internet
- The Kyklos
- Liberalisme
- Meritokrasi
- Plutokrasi
- Pelajar untuk dhémokrasi global
- Theokrasi
- Dhémokrasi totalitarian
- Dhémokrasi Kesukuan
Pranala jaba
- Beyond Plutocracy — Free online book, "Beyond Plutocracy: True Democracy for America" by Roger Rothenberger.
- Brief review of trends in political change: freedom and conflict — Review of trends in democracy over the last century and last decades, and review of related political trends.
- Democracy and Civilized Nations
- Democracy in the Open Directory Project
- Democracy in the Cyber Age — Article on the changing shape of democracy around the world.
- Democracy Watch (International) — Worldwide democracy monitoring organization.
- Democratic Deficit
- The Democratic State - A Critique of Bourgeois Sovereignty
- dgGovernance — Collection of resources on key issues of democracy and nation-building
- Dictionary of the History of Ideas: Democracy
- E-Democracy.Org — Non-profit using the net to build democracy in local communities.
- e.thePeople — Site promoting the people's practical connection to democracy.
- Libraries and Democracy
- The National Initiative for Democracy
- New York Times argument against the "Development first, democracy later" idea
- Publicus.Net — Steven Clift's articles on democracy in the information age.
- simpol.org — Plan to limit global competition and facilitate the emergence of a sustainable, sane global civilization.
- Separation of powers
- Students for Global Democracy
- Why democracy is wrong (note: some content in German).